Membedah “Decoupling” Ekonomi: Kala Statistik Makro Bersolek, Dapur Mikro Menjerit

Setiap beberapa bulan sekali, kalau kita rajin menyimak berita atau mendengarkan pidato para pejabat, ada satu pola yang selalu berulang, kita disuguhi banjir angka dan narasi optimisme. Pertumbuhan ekonomi dibanggakan konsisten berada di kisaran lima persen, angka inflasi diklaim sangat melandai dan terkendali, lalu grafik pengangguran katanya terus menurun. Kalau kita hanya duduk membaca laporan itu di ruang ber-AC sambil menyeruput kopi, Indonesia terasa seperti kapal pesiar megah yang sedang berlayar mulus tanpa gangguan, tak tersentuh oleh badai krisis global di luaran sana.

Tapi, cobalah sesekali melangkah keluar dari gedung-gedung pemerintahan itu. Berjalanlah ke pasar tradisional, mampirlah ke warung kelontong di sudut pemukiman padat, atau mengobrollah dengan para pekerja di angkringan. Narasi manis dan megah dari lembaran statistik tadi mendadak menguap tanpa sisa. Yang tersisa di lapangan justru helaan napas berat para kepala keluarga yang makin pusing memutar otak. Ada rasa cemas yang sunyi ketika mereka menatap isi dompet dan bingung mencoret barang apa lagi yang harus dikorbankan minggu ini.

Di sinilah kita melihat sebuah jurang yang teramat lebar, sebuah kondisi yang kerap disebut para ahli sebagai “decoupling”. Sederhananya, ini adalah keterputusan total antara apa yang tercatat di kertas laporan makroekonomi dengan apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat mikro. Ketika indikator resmi sibuk bersolek menunjukkan bahwa perekonomian kita sedang sehat bugar, realitas di akar rumput justru merekam penderitaan yang makin nyata. Dan ini bukan cuma soal salah baca data atau beda cara hitung, melainkan alarm keras bahwa ada benteng teknokrasi yang membuat para pembuat kebijakan menutup mata dari rasa tercekik yang dialami warga.

Ketika “Paket Data” Menjadi Nafas Baru Kebutuhan Pokok

Pemerintah sering kali membela diri dengan menunjuk angka inflasi yang rendah. Logika klasiknya sederhana: kalau inflasi rendah, berarti harga-harga barang tidak naik gila-gilaan, dan otomatis daya beli rakyat aman. Tapi kenapa di lapangan rakyat tetap merasa tercekik?, daya beli tak kunjung membaik?

Jawabannya ada pada pergeseran struktur hidup kita yang tak pernah tertangkap oleh cermin statistik pemerintah. Dulu, sejak kecil kita diajari bahwa kebutuhan pokok manusia itu ada tiga: sandang, pangan, dan papan. Selama harga beras tidak meroket, harga pakaian stabil, dan biaya kontrakan masih terjangkau, pemerintah akan dengan percaya diri bilang inflasi aman.

Namun, zaman sudah berubah drastis. Hari ini, secara sadar atau tidak, rumus kebutuhan dasar manusia secara de facto sudah bertambah menjadi: sandang, papan, pangan, dan paket data.

                                  PERGESERAN STRUKTUR KEBUTUHAN DASAR
                                  
         RUMUS STRUKTUR TRADISIONAL                          RUMUS STRUKTUR MODERN (DE FACTO)
         ┌─────────────────────────┐                        ┌─────────────────────────────────┐
         │  • Sandang (Pakaian)    │                        │  • Sandang (Pakaian)            │
         │  • Pangan  (Makanan)    │  ───────────────────►  │  • Pangan  (Makanan)            │
         │  • Papan   (Hunian)     │                        │  • Papan   (Hunian)             │
         └─────────────────────────┘                        │  • Paket Data (Infrastruktur)   │
                                                            └─────────────────────────────────┘

Paket data atau koneksi internet hari ini bukan lagi barang mewah, bukan juga sekadar hiburan opsional. Paket data telah menjelma menjadi infrastruktur bertahan hidup. Coba tengok satu rumah keluarga kelas pekerja. Anak butuh kuota tiap hari untuk mengunduh materi sekolah dan mengumpulkan tugas. Ayahnya yang menarik ojek online wajib punya paket data agar aplikasinya terus berbunyi mencari nafkah. Ibunya yang jualan kue rumahan butuh kuota untuk promosi di grup-grup warga.

Saat pemerintah merasa berhasil menekan inflasi karena hanya mengukur keranjang belanja tradisional, mereka lupa bahwa pengeluaran wajib harian warga sudah membengkak secara struktural. Uang di dompet warga tidak hanya tersedot oleh harga beras atau minyak goreng, tapi tergerus habis oleh beli kuota, biaya administrasi perbankan digital, hingga tarif langganan layanan publik yang semuanya kini serba digital. Di atas kertas inflasi mungkin jinak, tapi di dalam dompet, beban biaya hidup riil sudah melambung tinggi.

Mengapa Angka di Atas Kertas Bisa Berseberangan dengan Perut Rakyat?

Mengapa keterputusan ini bisa terjadi begitu parah? Kalau kita bedah, ada beberapa alasan mendasar mengapa statistik resmi sering kali terasa asing bagi rakyat.

Pertama, ada yang namanya bias agregasi. Data makro bekerja dengan cara merata-ratakan seluruh kondisi ekonomi negara. Ketika Sektor finansial, konglomerasi komoditas, atau perusahaan-perusahaan besar panen untung melimpah, angka pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) langsung melonjak indah. Masalahnya, kue keuntungan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang di lapisan paling atas. Lonjakan kekayaan satu persen orang terkaya ini secara matematis menutup fakta bahwa 80 persen warga di bawah sedang mengalami kemandekan atau bahkan penurunan pendapatan. Statistik hanya melihat angka rata-rata, padahal rakyat hidup dalam ketimpangan.

Kedua, ada ilusi di balik angka pengangguran. Pemerintah suka bangga saat angka pengangguran turun. Tapi mereka lupa melihat kualitas pekerjaan yang tercipta. Mayoritas lapangan kerja yang buka belakangan ini adalah sektor informal, serabutan, berupah murah, dan tanpa jaminan sosial. Seorang pemuda yang cuma bekerja beberapa jam seminggu jadi kurir lepas atau pedagang asongan dengan penghasilan jauh di bawah UMR, dalam statistik sudah dicatat resmi sebagai orang “bekerja”. Angka pengangguran memang turun, tapi jumlah pekerja miskin justru meroket di mana-mana.

Ketiga, statistik tidak punya mata untuk melihat kerentanan. Banyak keluarga di lapangan yang secara data berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga mereka dianggap aman dan tidak miskin. Padahal realitasnya, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka cuma berjarak satu kali peristiwa sakit keras, satu krisis PHK, atau satu kali uang pangkal sekolah anak dari jurang kemiskinan ekstrem. Ketakutan dan kerapuhan seperti ini tidak pernah tercermin dalam tabel dan grafik para pejabat.

Nasib Kelas Menengah dan Ancaman Bagi Kita Semua

Dampak paling nyata dari fenomena decoupling ini menghantam salah satu pilar terpenting bangsa: kelas menengah. Mereka ini ibarat kelompok yang serba salah. Untuk dapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, mereka dianggap terlalu mampu karena punya pekerjaan dan rumah. Tapi di sisi lain, penghasilan bulanan mereka terus digerogoti oleh tingginya biaya hidup modern.

Belakangan ini lahir istilah populer yang miris: “Makan Tabungan” (Mantab). Demi mempertahankan standar hidup yang layak, memastikan anak tetap bisa belajar, dan dapur tetap mengepul, kelas menengah terpaksa menguras tabungan masa depan mereka, menjual simpanan kecil-kecilan, atau bahkan terjerat pinjaman online. Mereka secara perlahan terdegradasi, berjuang sendirian tanpa jaring pengaman.

Bahayanya, jika para pembuat kebijakan terus-menerus memamerkan “keberhasilan ekonomi” sementara warga makin kesulitan, akan lahir krisis kepercayaan yang besar. Rakyat merasa suaranya tidak didengar dan seolah-olah kesulitan hidup yang mereka alami adalah kesalahan pribadi karena kurang kerja keras, bukan karena kegagalan sistem. Padahal, menutup mata dari realitas perut rakyat adalah resep paling ampuh untuk memicu ketidakstabilan sosial.

Menguji Ekonomi di Atas Meja Makan

Sudah saatnya kita mengembalikan fungsi data ke pangkuan realitas. Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah harus berani meredefinisi cara mengukur kemiskinan dan inflasi. Kebutuhan internet, sanitasi layak, dan biaya pendidikan yang riil harus dihitung sebagai komponen utama kebutuhan dasar, bukan sekadar pelengkap. Ukuran keberhasilan ekonomi juga tidak boleh lagi cuma mengagungkan angka PDB, melainkan seberapa merata pendapatan itu dibagikan dan seberapa banyak lapangan kerja bermartabat yang tercipta.

Satu hal yang harus selalu diingat oleh para pengambil kebijakan: indikator makroekonomi diciptakan untuk melayani manusia, bukan manusia yang dikorbankan demi mempercantik angka indikator. Sebuah negara tidak bisa bangga hanya karena angka pertumbuhan ekonominya dipuji lembaga dunia, sementara warganya harus pusing tiap akhir bulan demi membeli paket data agar anaknya bisa sekolah.

Ujian sejati dari keberhasilan ekonomi suatu bangsa tidak pernah ada di lembar laporan berkala, pidato pejabat, atau pujian asing. Ujian sejati ekonomi itu ada di atas meja makan setiap keluarga: Apakah makanan yang tersaji hari ini makin bergizi? Apakah biaya hidup terasa makin terjangkau? Dan apakah ada kepastian masa depan bagi anak-anak mereka?

Sudah saatnya para pejabat keluar dari ruangan ber-AC dan melihat kehidupan apa adanya. Jangan biarkan statistik makro terus bersolek dengan anggun, sementara kehidupan mikro rakyat di lapangan makin terengah-engah.