Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
JAKARTA — Diskursus mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden Republik Indonesia pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut pada sejumlah nama di lingkaran elite politik nasional. Di tengah berkembangnya spekulasi serta berbagai pertimbangan konstitusional maupun politis, nama Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengemuka sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas memadai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pandangan mengenai kelayakan Dasco tersebut dikemukakan secara terpisah oleh sejumlah tokoh dari latar belakang yang berbeda, mulai dari unsur organisasi kemasyarakatan keagamaan, pengamat politik independen, hingga jajaran pengurus internal partai. Mereka adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022–2026 Rahmat Hidayat Pulungan, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, serta Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.
Ketiga tokoh tersebut menyoroti dimensi yang saling melengkapi mengenai kriteria ideal seorang wakil presiden di tengah situasi nasional saat ini. Aspek-aspek tersebut mencakup keberanian memberikan masukan objektif kepada kepala negara, kemampuan menjaga harmonisasi tanpa menciptakan dualisme kepemimpinan, hingga rekam jejak dalam menjembatani komunikasi lintas partai politik di lembaga legislatif.
Kebutuhan akan Pendamping yang Kritis, Jujur, dan Inklusif
Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (15/11/2026), Rahmat Hidayat Pulungan menyampaikan analisisnya mengenai tantangan multidimensi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Menurut Rahmat, dinamika ekonomi global maupun domestik, pergeseran konstelasi politik, serta berbagai persoalan sosial kemasyarakatan menuntut struktur kepemimpinan nasional yang solid. Soliditas tersebut, lanjutnya, tidak dapat dibangun hanya melalui kepatuhan birokratis semata, melainkan harus ditopang oleh mekanisme komunikasi yang terbuka dan jujur di lingkaran pengambilan keputusan tertinggi.
Rahmat memandang bahwa dalam situasi yang penuh tantangan, seorang presiden sangat berisiko mengambil kebijakan yang kurang tepat apabila hanya menerima laporan-laporan yang bersifat normatif, manis di permukaan, atau sekadar disusun untuk menyenangkan pimpinan. Oleh karena itu, keberadaan seorang wakil presiden yang memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan menjadi sebuah keharusan.
“Presiden membutuhkan pendamping yang berani menyampaikan apa adanya, bukan hanya hal-hal yang ingin didengar. Dalam situasi penuh tantangan, kejujuran dan keberanian memberikan masukan sangat dibutuhkan agar Presiden memiliki gambaran utuh sebelum mengambil keputusan,” ujar Rahmat dalam pernyataan tertulisnya.
Lebih jauh, Rahmat mengamati bahwa pola komunikasi politik yang selama ini dibangun oleh Sufmi Dasco Ahmad dengan berbagai spektrum kelompok masyarakat menjadi modal penting dalam diskursus suksesi kepemimpinan nasional. Ia menilai jabatan wakil presiden pada periode transisi maupun kelanjutan pemerintahan perlu diisi oleh figur yang mampu merepresentasikan perspektif masyarakat sipil secara luas.
Menurut Rahmat, karakter kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang bersikap inklusif, cair dalam pergaulan sosial, serta mampu menanggalkan sekat-sekat budaya feodal dalam birokrasi maupun interaksi politik. Dengan sikap tersebut, wakil presiden diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat di luar lingkar kekuasaan dengan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, kekuasaan tidak boleh dibangun sebagai menara gading yang terisolasi dari suara rakyat. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak merupakan prasyarat mutlak agar pemerintah tetap responsif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan warga negara.
“Demokrasi membutuhkan pemimpin yang mau mendengar dan tidak alergi terhadap kritik. Tidak boleh ada kekuasaan yang terlalu disakralkan sehingga tertutup dari aspirasi masyarakat,” kata Rahmat menegaskan pandangannya.
Di sisi lain, Rahmat juga memberikan catatan realistis bahwa dalam dunia politik dan pelayanan publik, tidak ada satu pun figur yang sepenuhnya luput dari kekurangan maupun keterbatasan. Namun, ia meyakini bahwa faktor pembeda utama bagi seorang pemimpin yang tangguh terletak pada kerendahan hati untuk terus belajar, membuka diri terhadap perspektif baru, serta melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan. Kesediaan untuk terus berbenah tersebut dinilai menjadi kunci vital dalam menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan efektivitas respons pemerintah terhadap berbagai persoalan konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Tata Kelola Hubungan Eksekutif dan Pencegahan “Matahari Kembar”
Dari sudut pandang kajian politik dan tata kelola pemerintahan, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memberikan sorotan khusus mengenai relasi kerja antara presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. Pangi menilai bahwa salah satu tantangan klasik dalam pemerintahan koalisi adalah menjaga keselarasan gerak antara kepala negara dan wakilnya agar tidak terjebak dalam persaingan pengaruh atau perbedaan agenda publik.
Menurut Pangi, figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke depan harus memiliki kedewasaan politik untuk bekerja secara taktis dan efektif, baik di balik layar maupun dalam penugasan lapangan, tanpa memicu kegaduhan politik. Ia menekankan bahwa seorang wakil presiden idealnya fokus membantu menyukseskan visi dan program kerja presiden, bukan justru sibuk membangun panggung pencitraan pribadi yang berpotensi mengaburkan garis komando pemerintahan.
Pangi menggunakan metafora pencahayaan dan sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia untuk menggambarkan batasan peran yang sehat antara presiden dan wakil presiden. Ia mengingatkan bahwa tumpang tindih sorotan publik atau munculnya persepsi adanya dua pusat kekuasaan yang kerap diistilahkan sebagai fenomena “matahari kembar” hanya akan menguras energi politik dan menghambat pengambilan keputusan strategis.
“Wapres tidak perlu berebut sorotan dengan presiden. Lampu sorot wakil presiden tidak boleh lebih terang daripada lampu presiden. Kita punya pengalaman panjang sejarah presiden dan wakil presiden tidak adu gerobak, tidak ada matahari kembar, yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono dan pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin,” ungkap Pangi.
Merujuk pada preseden pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Boediono serta pemerintahan Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin, Pangi menjelaskan bahwa pembagian peran yang jelas terbukti mampu menciptakan stabilitas kabinet. Dalam kedua periode tersebut, wakil presiden menempatkan diri secara proporsional sebagai pembantu utama presiden yang mengeksekusi tugas-tugas spesifik tanpa menciptakan kontradiksi di ruang publik. Pangi memandang karakter kerja yang tenang, terukur, dan tidak reaktif terhadap sorotan kamera semacam itu sangat relevan dengan kebutuhan pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.
Keselarasan Visi Historis dan Jembatan Komunikasi Parlemen
Sementara itu, dukungan serta penilaian positif dari unsur internal partai turut disuarakan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis. Dari perspektif kader partai yang mengikuti perjalanan politik Prabowo Subianto, Ali menilai bahwa Sufmi Dasco Ahmad memiliki keunggulan komparatif yang sulit ditandingi oleh figur lain, terutama menyangkut kedalaman pemahaman terhadap pemikiran dan gaya kepemimpinan kepala negara.
Ali memaparkan bahwa Dasco memiliki rekam jejak kerja sama politik bersama Prabowo yang telah terjalin selama puluhan tahun, jauh sebelum Gerindra berada di tampuk kekuasaan. Kebersamaan dalam berbagai fase perjuangan politik tersebut membuat Dasco memahami secara menyeluruh visi besar, orientasi kebijakan, serta prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Presiden Prabowo untuk bangsa Indonesia.
Menurut Ali, sinergi antara pengalaman panjang di dunia politik praktis, ketahanan dalam menghadapi dinamika organisasi, serta integritas pribadi menjadikan Dasco memiliki bekal kenegaraan yang matang. Modal tersebut dinilai sangat krusial apabila ia dipercaya mengemban tanggung jawab yang lebih besar sebagai wakil presiden untuk membantu kepala negara mengawal agenda-agenda strategis nasional.
Selain faktor kedekatan historis dan keselarasan visi dengan Presiden Prabowo, Ali juga menyoroti peran sentral yang selama ini dijalankan Dasco di lembaga legislatif. Sebagai pimpinan DPR RI, Dasco dinilai telah teruji dalam mengelola dinamika politik parlemen yang kompleks dan cair. Kemampuan dalam merajut komunikasi politik lintas fraksi dipandang sebagai aset strategis yang sangat dibutuhkan pemerintah guna memastikan setiap rancangan undang-undang, kebijakan anggaran, maupun program prioritas eksekutif memperoleh dukungan politik yang memadai di parlemen.
Ali menilai bahwa komunikasi Dasco tidak hanya terbatas pada lingkaran partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, tetapi juga menjangkau kekuatan politik di luar koalisi. Pendekatan dialogis yang inklusif tersebut dianggap mampu meredam potensi kebuntuan politik serta menciptakan iklim checks and balances yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif.
“Selain itu, yang paling penting adalah kemampuan Pak Dasco dalam membangun komunikasi dan menjembatani berbagai kepentingan politik di parlemen. Pak Dasco memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan berbagai partai politik, baik partai koalisi pendukung pemerintah maupun partai di luar koalisi di DPR RI,” tutur Ali.
Dinamika Konstitusional dan Arah Diskursus Publik
Mengemukanya nama Sufmi Dasco Ahmad melalui pernyataan sejumlah tokoh masyarakat, pengamat politik, dan struktur internal partai ini menandai dimulainya babak baru dalam diskursus politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Berbagai pandangan yang berkembang menunjukkan bahwa kriteria calon wakil presiden pengganti tidak hanya dilihat dari aspek keterwakilan elektoral semata, melainkan juga dari kapasitas manajerial, kematangan komunikasi politik, serta kemampuan menjaga soliditas pemerintahan.
Seiring dengan bergulirnya proses dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, perhatian publik dan para pemangku kepentingan politik kini tertuju pada langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran partai politik di parlemen. Diskursus mengenai sosok pendamping presiden ini diperkirakan akan terus menguat hingga keputusan resmi ditetapkan sesuai dengan koridor konstitusi yang berlaku.
