Presiden Prabowo memimpin Ratas terkait penanganan Karhutla
JAKARTA, 12 OKTOBER 2026 – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmen penuh dan langkah tanpa kompromi dalam mengendalikan serta menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam sejumlah wilayah strategis di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin secara langsung Rapat Terbatas (Ratas) tingkat tinggi yang diselenggarakan secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/10/2026). Rapat tersebut digelar guna mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas operasi pemadaman di lapangan sekaligus menginstruksikan percepatan pengerahan seluruh elemen daya dukung negara.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh jajaran menteri kabinet kerja, pimpinan lembaga tinggi negara, serta jajaran pemerintah daerah dan komando kewilayahan. Di antara jajaran kepala daerah dan pemangku kepentingan daerah yang hadir baik secara fisik di Istana Merdeka maupun secara faktual melalui jaringan konferensi video adalah Gubernur Sumatra Selatan dan Gubernur Kalimantan Tengah. Turut mendampingi secara langsung dalam rapat koordinasi tersebut adalah Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua provinsi kunci tersebut. Kehadiran jajaran pimpinan sipil dan militer daerah ini mempertegas soliditas penanganan karhutla dalam skema komando terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
Fokus Utama Pemadaman: Penanganan Intensif di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan
Dalam keterangan resminya kepada awak media usai pelaksanaan rapat terbatas, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan kompilasi data dan laporan perkembangan strategis terkait penanganan karhutla secara nasional. Laporan resmi tersebut dihimpun secara berkala berdasarkan verifikasi faktual dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Seskab Teddy memaparkan bahwa hingga pertengahan Oktober 2026, operasi pemadaman terpadu masih terus diperketat di enam provinsi utama yang masuk dalam kualifikasi pemantauan prioritas. Berdasarkan kalkulasi data satelit dan pantauan darat terkini, total luas kawasan yang masih menyisakan titik api aktif dan berada dalam proses pemadaman intensif tersisa sekitar 639 hektare.
“Saat ini, fokus utama dari strategi penanganan dan konsentrasi pengerahan armada pemadaman tertuju secara intensif pada dua wilayah paling krusial, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatra Selatan,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Penetapan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai episentrum operasi didasarkan pada kompleksitas karakter geografis, keterisolasian lokasi, serta dominasi tutupan lahan gambut dalam yang rentan terbakar hingga ke lapisan bawah (ground fire). Karakteristik api gambut yang menghasilkan asap pekat dan cenderung merambat secara tersembunyi memerlukan teknik pemadaman subsurface khusus agar area yang terbakar tidak terus meluas ke kawasan hutan konservasi maupun pemukiman warga.
Sinergi Operasi Darat: Mobilisasi Puluhan Ribu Personel Gabungan
Guna menjamin efektivitas eksekusi di garis depan, Pemerintah telah mengonsolidasikan kekuatan personil dalam skala besar. Lebih dari 60.177 personel gabungan saat ini bersiaga dan beroperasi secara nonstop di berbagai Posko Satuan Tugas Karhutla. Personel tersebut merupakan wujud integrasi lintas instansi yang terdiri atas unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni KLHK, Polisi Hutan, serta jajaran sukarelawan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kerja keras personil di jalur darat terbukti mampu menahan laju eskalasi kebakaran secara signifikan. Melalui pembuat sekat bakar (firebreak), penyemprotan langsung (direct attack), hingga teknik pembasahan kembali (rewetting), tingkat keberhasilan pemadaman darat mencatatkan grafik yang memuaskan.
“Tingkat keberhasilan pemadaman operasi darat secara rata-rata mencatatkan capaian konsisten di atas 80 persen dari total luas lahan yang baru terdeteksi terbakar setiap harinya. Ini merupakan indikator bahwa deteksi dini dan respons cepat personel di lapangan berjalan sangat efektif,” jelas Seskab Teddy.
Intervensi Operasi Udara dan Penetrasi Water Bombing
Kendati operasi darat menunjukkan performa tinggi, dinamika lapangan sering kali menyajikan rintangan berat. Banyaknya titik api yang berada di tengah rawa gambut dalam, minimnya sumber air permukaan, serta tiadanya akses jalan darat memunculkan tantangan logistik yang rumit.
Untuk mengatasi hambatan geografis tersebut, Satuan Tugas Operasi Udara dikerahkan secara masif dengan mengoperasikan armada helikopter pengebom air (water bombing) dan helikopter patroli pemantau.
“Operasi udara melalui metode water bombing di sejumlah wilayah rawan dan terisolasi terus difokuskan untuk mempercepat pemadaman titik api berintensitas tinggi. Penjatuhan air dari udara ini bertujuan melumpuhkan kobaran api tajuk (crown fire) sekaligus menurunkan suhu permukaan secara mendadak sebelum dituntaskan oleh tim darat,” imbuh Seskab.
Tren Membaik di Empat Provinsi dan Transisi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
Berbeda dengan kondisi di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan yang masih membutuhkan intervensi penuh, perkembangan di empat provinsi terdampak lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan indikasi pemulihan yang sangat signifikan. Berkat ketegasan pembatasan kegiatan pembukaan lahan, patroli terpadu, dan respons cepat satgas lokal, jumlah titik panas (hotspot) dan sebaran asap di empat wilayah ini menurun drastis.
Kondisi atmosferik pada pertengahan Oktober 2026 ini juga memberikan peluang taktis baru bagi pemerintah. Berdasarkan data klimatologis BMKG, Indonesia mulai memasuki periode transisi menuju musim hujan, dengan potensi pertumbuhan awan hujan (Cumulus) yang diprediksi akan tersebar merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Peluang ini langsung direspons oleh pemerintah melalui perpanjangan dan optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang digawangi oleh BBRM/BMKG, BNPB, dan TNI AU. Pesawat-pesawat penyemai benih garam ($NaCl$) dikerahkan secara intensif untuk menghadang pergerakan awan potensial, merangsang terjadinya hujan buatan secara presisi di atas kawasan gambut yang terbakar.
“Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dipacu secara optimal untuk memanfaatkan fenomena pertumbuhan awan alami. Langkah ilmiah ini sangat krusial untuk mengairi kembali tanah-tanah gambut yang mengering, sehingga titik api dasar dapat benar-benar padam total sebelum puncak musim hujan tiba,” urai Teddy.
Arahan Langsung Presiden Prabowo Subianto
Menutup sesi laporan Rapat Terbatas, Sekretaris Kabinet menegaskan kembali arahan dan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga, hingga seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di area rawan karhutla.
Presiden menegaskan bahwa bencana karhutla bukan sekadar masalah lingkungan lokal, melainkan persoalan keselamatan rakyat, stabilitas ekonomi nasional, keberlanjutan ekosistem, serta komitmen iklim global Indonesia. Presiden menekankan agar tidak ada sikap meremehkan (underestimate) sedikit pun terhadap dinamika api di lapangan.
“Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh upaya penanganan karhutla terus diperkuat tanpa celah. Seluruh sumber daya daya dukung negara, baik personil, anggaran, maupun alutsista penanggulangan bencana, wajib dikerahkan secara optimal dan terintegrasi demi mempercepat pemadaman total serta mencegah terjadinya kebakaran susulan,” tegas Seskab Teddy mengutip arahan Kepala Negara.
Presiden juga meminta aparat penegak hukum untuk tetap bertindak tegas dan tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang memicu timbulnya kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh oknum perorangan maupun korporasi.
Melalui langkah penanganan yang padu, komprehensif, dan berbasis sains ini, Pemerintah optimistis ancaman karhutla tahun 2026 dapat segera ditanggulangi secara tuntas demi mewujudkan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan bebas asap bagi seluruh masyarakat Indonesia.
