Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto saat ditemui di Gedung MPR RI
JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi memulai tahapan perumusan aturan main dan rancangan Ketetapan (TAP) MPR guna mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah konstitusional ini diambil menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) lalu.
Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu hingga Rabu (25/11/2026) untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke parlemen. Sementara itu, rapat paripurna MPR dengan agenda pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Di balik persiapan administratif dan konstitusional di parlemen, proses suksesi orang nomor dua di Indonesia ini turut menyoroti dinamika politik di lingkaran dalam kekuasaan. Sejumlah kalangan menilai bahwa simulasi mekanisme pemilihan yang disiapkan MPR menjadi cerminan ketatnya persaingan di internal Partai Gerindra dalam menentukan figur pendamping Presiden Prabowo.
Merancang Mekanisme Pemilihan dan Skenario Kebuntuan
Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) Pemilihan Wakil Presiden MPR yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul, menyatakan bahwa timnya telah menggelar rapat maraton untuk menyusun tata tertib pemilihan hingga prosesi pelantikan. Rancangan aturan teknis ini ditargetkan rampung paling lambat pada 8 Desember 2026, atau tepat satu hari sebelum sidang paripurna digelar.
Dalam keterangan persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Bambang menjelaskan bahwa Panitia Ad Hoc tidak hanya menyusun prosedur standar, tetapi juga mengantisipasi berbagai kemungkinan tak terduga dalam dinamika politik di ruang sidang.
“Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” ujar Bambang kepada awak media.
Menurut Bambang, arah pembicaraan di internal Panitia Ad Hoc sejauh ini cenderung mengerucut pada penggunaan mekanisme pemungutan suara atau voting oleh anggota MPR. Oleh karena itu, panitia tengah menggodok detail teknis surat suara yang akan digunakan, mulai dari metode pemberian suara, apakah melalui sistem contreng, coblos, tanda tangan, hingga penggunaan cap jempol.
Meski demikian, politisi senior PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa opsi voting belum merupakan keputusan final. Panitia Ad Hoc masih harus melakukan berbagai simulasi untuk memastikan tidak ada celah hukum apabila terjadi perubahan situasi di menit-menit terakhir. “Persepsi kita sampai hari ini voting. Tetapi ini kan banyak kejadian seperti yang saya bilang. Satu nanti mengundurkan diri gimana?” tuturnya.
Lebih lanjut, Bambang memaparkan bahwa MPR turut menyiapkan skenario khusus apabila pemungutan suara berjalan alot hingga dua putaran dan tetap menghasilkan perolehan suara imbang (deadlock) di antara kedua kandidat yang diusulkan Presiden. Dalam simulasi taktis tersebut, hak prerogatif untuk menentukan pemenang akan dikembalikan kepada Kepala Negara.
“Kalau voting-nya, kalau diambil voting, itu voting pertama sama, voting kedua sama, Presiden yang menentukan,” kata Bambang, seraya menambahkan bahwa skema tersebut merupakan bagian dari antisipasi taktis parlemen dalam menjaga stabilitas proses suksesi.
Lobi Parlemen dan Bantahan Menteri Pertahanan
Kesiapan MPR merancang skenario voting dua putaran memicu spekulasi bahwa kontestasi memperebutkan kursi wakil presiden di internal pemerintahan Prabowo berlangsung cukup sengit. Sorotan publik mengarah pada pertemuan mendadak antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen pada Rabu (18/11/2026), bertepatan dengan dimulainya rapat-rapat Panitia Ad Hoc MPR.
Di kalangan pelaku politik, beredar kabar bahwa pertemuan tersebut diwarnai pembahasan dan lobi terkait bursa cawapres. Kabar yang berembus menyebutkan adanya perbedaan preferensi di lingkar dalam pemerintahan, di mana Sjafrie disebut-sebut mendorong nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, sementara kelompok lain di internal Gerindra menghendaki Sufmi Dasco Ahmad untuk maju mendampingi Prabowo. Pertemuan tertutup di Senayan itu pun santer dikabarkan belum menemukan titik temu terkait kesepakatan nama cawapres.
Menanggapi kabar yang beredar luas tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan bantahan keras. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Sjafrie menegaskan bahwa kedatangannya menemui Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto murni berkaitan dengan agenda pertahanan negara, bukan urusan politik suksesi wakil presiden.
Sjafrie merinci bahwa pembicaraan dengan pimpinan DPR dan Komisi I berfokus pada rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta pembahasan mengenai isu pergantian Panglima TNI.
“Cawapres tidak ada pembahasan menyangkut hal itu, saya tidak berniat, tidak berminat membahas itu. Yang saya bahas peran, tugas, fungsi saya sebagai Menteri Pertahanan sebagai pembantu Presiden terkait pertahanan,” tegas Sjafrie di hadapan wartawan.
Ia pun meminta agar publik dan media tidak mengaitkan tugas-tugas kementeriannya dengan manuver politik di luar kewenangannya. “Saya pembantu Presiden, jangan tanya di luar peran, tugas, dan fungsi saya,” imbuh Sjafrie saat dicecar pertanyaan mengenai isu dukungan terhadap Sugiono.
Peta Kekuatan dan Kalkulasi Politik di Internal Gerindra
Terlepas dari bantahan resmi Menteri Pertahanan, dinamika pencalonan di tubuh Partai Gerindra tetap menjadi perhatian utama para pengamat politik. Sejumlah informasi yang dihimpun dari sumber-sumber yang dekat dengan kalangan militer dan lingkaran kekuasaan menggambarkan adanya dua poros kekuatan utama yang mengerucut pada sosok Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono, di samping nama Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga kerap disebut.
Berdasarkan pandangan sejumlah kalangan di lingkungan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki posisi tawar politik yang sangat kuat. Rekam jejak Dasco dalam menangani berbagai krisis politik maupun isu keamanan nasional menjadi salah satu pertimbangan utama. Ia tercatat berperan aktif dalam meredam dampak gejolak ekonomi global, seperti dinamika terkait indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) serta turun langsung meredakan eskalasi ketegangan unjuk rasa di Yogyakarta bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Keterlibatan langsung dalam menjaga stabilitas pemerintahan tersebut dipandang sebagai nilai tambah di mata Presiden Prabowo.
Selain faktor kapabilitas manajemen krisis, latar belakang demografis Dasco juga dinilai merepresentasikan perpaduan antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Lahir di Jawa Barat dari ayah yang berasal dari Sumatra Selatan dan ibu asal Lampung, profil Dasco dianggap mampu menjembatani representasi geopolitik nasional. Namun demikian, penunjukan Dasco ke jajaran eksekutif juga membawa konsekuensi politik tersendiri, terutama menyangkut kalkulasi transisi dan stabilitas kepemimpinan di DPR RI apabila ia harus meninggalkan kursi Wakil Ketua DPR.
Di kubu lainnya, nama Menko PMK Sugiono membawa modal politik dan rekam jejak yang tidak kalah signifikan. Sugiono kerap dipandang sebagai “anak ideologis” Prabowo Subianto dengan tingkat loyalitas yang teruji sejak lama. Kedekatan keduanya terjalin sejak Sugiono memutuskan meninggalkan karier militernya dengan pangkat terakhir Letnan Satu untuk mengabdi sebagai asisten pribadi Prabowo.
Dari sisi pengalaman birokrasi dan pemerintahan, Sugiono telah mengantongi portofolio eksekutif yang mumpuni melalui penugasannya sebagai mantan Menteri Luar Negeri sebelum akhirnya dipercaya menjabat sebagai Menko PMK. Dari aspek keterwakilan wilayah, asal daerahnya dari Takengon, Aceh, serta latar belakangnya sebagai putra suku Gayo dipandang dapat memperkuat representasi figur luar Jawa di puncak pemerintahan nasional.
Pandangan Pengamat dan Respons Lingkaran Istana
Mengerucutnya nama-nama kandidat cawapres pada kader internal Partai Gerindra dinilai sebagai langkah yang logis secara politik. Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan yang juga dikenal sebagai pengamat masalah pertahanan, Andi Widjajanto, berpendapat bahwa dominasi kader Gerindra dalam bursa pencalonan merupakan konsekuensi wajar dari sikap partai-partai koalisi pendukung pemerintah.
Menurut Andi, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024 lalu telah menyerahkan sepenuhnya hak penentuan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto tanpa mengajukan nama dari eksternal partai.
“Sangat rasional jika pada akhirnya nama-nama cawapres mengarah ke kader Gerindra seperti Prof. Dasco, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Partai pengusung Prabowo di 2024 lalu tak ada yang usulkan nama,” ungkap Andi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pandangan senada turut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan. Ia menilai bahwa figur-figur yang mencuat di ruang publik, baik Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, maupun Ketua MPR Ahmad Muzani, memiliki kesamaan fundamental, yakni rekam jejak kerja sama yang panjang serta pemahaman mendalam terhadap visi dan garis pemikiran politik Presiden Prabowo.
“Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden,” ujar Syahganda saat memberikan pernyataan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dengan tenggat waktu penyerahan nama yang jatuh pada 25 November 2026, publik kini menantikan keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto mengenai dua nama yang akan disodorkan ke parlemen. Keputusan tersebut tidak hanya akan menentukan pendamping Presiden untuk sisa masa jabatan hingga 2029, tetapi juga akan menguji soliditas mekanisme pemilihan yang tengah disiapkan oleh MPR menjelang sidang paripurna pada 9 Desember mendatang.
