Presiden RI, Prabowo Subianto
JAKARTA — Tren tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalami koreksi yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan hasil temuan terbaru dari dua lembaga survei nasional, Indikator Politik Indonesia dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mayoritas publik kini menunjukkan dinamika pandangan yang beragam, seiring dengan sorotan terhadap kondisi ekonomi dan penegakan hukum.
Dalam rilis Indikator Politik Indonesia yang dihimpun pada periode 14 hingga 24 Juli 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 49,5%. Kendati masih mencakup hampir separuh responden, angka ini menunjukkan penurunan drastis jika dibandingkan dengan catatan pada April 2026 yang sempat menyentuh 68%, serta posisi puncak pada Desember 2025 di angka 81%.
Sementara itu, kelompok masyarakat yang menyatakan kurang atau tidak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini tercatat berada di angka 48,8%, dengan 1,6% responden memilih tidak memberikan respons.
Survei serupa yang dirilis oleh SMRC pada rentang waktu 5–19 Juli 2026 turut memperlihatkan tren senada. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepala negara terekam di angka 51,1% (terdiri dari 4,8% sangat puas dan 46,3% cukup puas). Di sisi lain, akumulasi ketidakpuasan publik versi SMRC mencapai 46,9% (35% kurang puas dan 11,9% tidak puas sama sekali), sementara 2,1% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Penurunan tajam dari posisi 81,2% pada November 2025 ini dinilai SMRC berkaitan erat dengan evaluasi negatif warga terhadap berbagai sektor esensial.
Alasan Kepuasan dan Sumber Ketidakpuasan
Bagi segmen masyarakat yang tetap memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi faktor pendorong utama dengan sumbangsih sebesar 14,8%. Selain itu, kebiasaan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (13,4%) serta komitmen pemberantasan korupsi (13,2%) turut menjadi landasan kepuasan responden.
Sebaliknya, bagi kubu yang menyatakan ketidakpuasan, faktor ekonomi menduduki urutan teratas sebagai pemicu utama. Sebanyak 17,4% responden mengeluhkan lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, disusul oleh persepsi bahwa program kerja pemerintah belum berjalan secara maksimal (10,2%), serta pandangan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi (9,9%).
Penilaian Kondisi Nasional: Ekonomi, Politik, hingga Demokrasi
Indikator Politik Indonesia juga memotret persepsi publik terhadap berbagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara:
- Ekonomi: Sebanyak 40% warga menilai kondisi perekonomian saat ini berada di level sedang. Angka ini bersaing ketat dengan responden yang menilai kondisinya buruk atau sangat buruk (39,6%), sementara hanya 19,3% yang melihatnya dalam koridor baik atau sangat baik. Jika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya, 44% publik merasa kondisi ekonomi nasional mengalami kemunduran.
- Politik dan Hukum: Kondisi politik nasional dinilai sedang oleh 36,8% responden, dan buruk oleh 36,1% responden. Sementara itu, untuk sektor penegakan hukum, mayoritas publik menilai dalam kategori buruk/sangat buruk (37,4%), melampaui mereka yang menilai sedang (31,1%) maupun baik (27,6%).
- Keamanan dan Korupsi: Sektor keamanan menjadi salah satu bidang yang mendapat rapor hijau, di mana 48,8% masyarakat merasa puas dan menilai keadaannya baik. Namun, persepsi terhadap upaya pemberantasan korupsi justru sebaliknya; 42,9% responden menganggap kondisinya buruk atau sangat buruk.
- Demokrasi: Terlepas dari berbagai catatan kritis di sektor ekonomi dan hukum, sekitar 52,6% masyarakat mengaku cukup hingga sangat puas dengan praktik demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini.
Metodologi Riset
Survei Indikator Politik Indonesia melibatkan 4.250 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Sampel basis mencakup 3.700 orang yang tersebar proporsional di seluruh provinsi, ditambah oversample khusus untuk menjaring aspirasi mahasiswa di Jabodetabek, buruh pabrik di wilayah Jabodetabek dan Karawang, serta nelayan di kawasan Pantura. Dengan asumsi unproportional stratified random sampling, survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±1,6% pada tingkat kepercayaan 95%.
About the Author
