Konferensi Pers Mensesneg, Prasetyo Hadi
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan krusial tersebut diambil menyusul penetapan status hukum Listyo Sigit sebagai tersangka dalam skandal dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan instrumen komunikasi pribadi milik Presiden RI.
Pengumuman resmi mengenai pemberhentian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konfrensi pers mendadak yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi, 4 November 2026.
“Pagi hari tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi di hadapan awak media.
Posisi Kepala Staf Kepresidenan digantikan sementara oleh Letjend TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
PENETAPAN TERSANGKA OLEH BARESKRIM POLRI
Langkah drastis yang diambil oleh Kepala Negara berawal dari pengungkapan kasus hukum berskala nasional oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pada Selasa malam, 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan hasil penyidikan intensif terkait ditemukannya tindak pidana peretasan dan pemantauan tanpa izin terhadap jalur komunikasi orang nomor satu di Indonesia.
Dalam keterangan pers resmi di Mabes Polri, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, mengonfirmasi bahwa berdasarkan pembuktian ilmiah (scientific crime investigation), penyidik telah menetapkan tiga orang perwira tinggi sebagai tersangka utama dalam perkara ini.
Tiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
- LSP (Jenderal Pol. Purn. Listyo Sigit Prabowo) – Mantan Kapolri & Mantan Kepala Staf Kepresidenan.
- ASN (Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution) – Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- EH (Irjen Pol. Eko Hadi Santoso) – Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ungkap Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.
MODUS OPERANDI DAN KRONOLOGI PENYADAPAN ILEGAL
Berdasarkan paparan resmi Bareskrim Polri, tindak pidana penyadapan secara melawan hukum ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni merentang dari tahun 2025 hingga tahun 2026.
Beberapa poin penting terkait temuan penyidik Bareskrim Polri meliputi:
- Tindakan di Luar Prosedur Hukum (Extra-judicial Spying):
Penyadapan dan pemantauan yang dilakukan oleh para tersangka dipastikan tidak memiliki landasan hukum (legal basis) sama sekali. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada kaitannya dengan tugas penegakan hukum, proses peradilan, maupun amanat konstitusi yang berlaku. - Upaya Menghilangkan Jejak Digital (Log Wiping):
Untuk menyembunyikan aksi penyadapan berdurasi panjang tersebut, para tersangka terdeteksi melakukan tindakan manipulasi sistem dengan menghapus jejak log (log data/audit trail) pada sistem pemantauan pada kurun waktu Oktober 2026. - Pelanggaran Protokol Keamanan Negara:
Komjen Pol Asep Safrudin menekankan bahwa seluruh bentuk pemantauan maupun tindakan intelijen terhadap pejabat negara terlebih seorang Presiden wajib tunduk pada regulasi ketat, UU Intelijen Negara, serta koridor hukum yang sah.
“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyaktian dan penetapan tersangka didasari oleh bukti-bukti digital empiris yang tidak terbantahkan,” tambah Kabareskrim.
STANCE ISTANA: PENYADAPAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MAKAR
Tindakan peretasan dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mendapatkan tanggapan sangat keras dari pemerintah pusat. Istana Kepresidenan menilai aksi yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Cs bukan sekadar pelanggaran privasi atau tindak pidana siber biasa, melainkan telah menyentuh batas ancaman kedaulatan negara.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap saluran komunikasi pimpinan tertinggi negara memiliki implikasi geopolitik dan stabilitas nasional yang amat vital. Oleh karena itu, Istana mengategorikan tindakan tersebut mengarah pada upaya perbuatan makar.
“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo Hadi secara tegas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Adapun alasan utama di balik pengkategorian tindakan ini sebagai bentuk makar meliputi:
- Ancaman Langsung Terhadap Keselamatan Pimpinan Negara:
Bocornya informasi rahasia serta komunikasi harian Presiden dapat dimanfaatkan untuk melemahkan posisi Kepala Negara dan mengganggu stabilitas pertahanan nasional. - Potensi Bahaya Bagi Kepentingan Vital Nasional:
Penyadapan ilegal berpotensi mengekspos kebijakan rahasia negara, dokumen pertahanan, serta strategi ekonomi nasional kepada pihak-pihak yang tidak berhak. - Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Strategis:
Tindakan ini dilakukan oleh figur-figur yang sebelumnya memegang kendali atas institusi keamanan dan pos strategis di dalam lingkaran Istana Kepresidenan sendiri.
RINCIAN PROSES HUKUM DAN IMPLIKASI POLITIK-KEAMANAN
Penetapan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dalam skandal penyadapan Istana menguncang lanskap hukum dan politik Indonesia pada akhir tahun 2026. Penanganan perkara ini kini berpusat di Bareskrim Polri dengan pengawasan ketat untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Matriks Ringkasan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden RI
| Parameter Kasus | Keterangan / Informasi Resmi |
| Korban Target Penyadapan | Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) |
| Tersangka Utama | 1. Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP) 2. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN) 3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH) |
| Periode Akses Ilegal | Kurun waktu 2025 s.d. 2026 |
| Puncak Eksekusi Menghapus Log | Oktober 2026 |
| Metode Pembuktian | Scientific Crime Investigation (Forensik Digital) |
| Status Jabatan KSP | Diberhentikan secara resmi per 4 November 2026 |
| Kategori Pelanggaran Istana | Tindak Pidana Siber, Pelanggaran Keamanan Negara, Mengarah ke Makar |
Pihak Bareskrim Polri menegaskan akan terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain, baik dari unsur eksternal maupun internal, yang memfasilitasi sarana teknis penyadapan ilegal tersebut.
TANGGAPAN DAN PIMPINAN PEMERINTAHAN
Pasca-pemberhentian Listyo Sigit Prabowo, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet, Kementerian, dan Lembaga Tinggi Negara untuk tetap fokus menjalankan agenda-agenda strategis nasional. Presiden meminta agar proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Langkah cepat Presiden Prabowo dalam menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) pimpinan KSP menunjukkan komitmen tegas pemerintah dalam menegakkan rule of law serta memproteksi integritas pimpinan tertinggi negara dari segala bentuk ancaman internal maupun eksternal.
Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat luas serta seluruh elemen media massa untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas suasana nasional, serta menyaring informasi resmi yang dikeluarkan oleh saluran publikasi pemerintah dan Mabes Polri.
