Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad
JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan dan menepis keras dinamika wacana politik yang berkembang liar di ruang publik. Isu tersebut menyebutkan bahwa dirinya diproyeksikan atau bakal disiapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka dalam struktur kepemimpinan nasional.
Melalui unggahan pada media sosialnya, Dasco menegaskan bahwa spekulasi, rumor, maupun opini yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu mengenai penggantian Wakil Presiden Republik Indonesia adalah kabar yang sepenuhnya tidak berdasar pada fakta, tidak memiliki landasan hukum konstitusional, serta dapat dipastikan sebagai berita bohong (hoax). Lebih lanjut, ia menyoroti momentum pemunculan rumor tersebut yang dinilainya bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari skenario terstruktur untuk membelokkan fokus pengawasan publik dari isu hukum dan keamanan nasional yang jauh lebih krusial.
Klarifikasi Terbuka Melalui Media Sosial dan Penegasan Posisi Politik
Bantahan serta pandangan resmi ini disampaikan langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad melalui akun Instagram resminya demi merespons gejolak informasi yang bergulir cepat di tengah masyarakat. Langkah ini diambil secara terbuka sebagai bentuk transparansi, penegasan akuntabilitas publik, dan upaya preventif untuk mencegah kesimpangsiuran yang berpotensi memicu destabilisasi opini politik nasional.
Dalam unggahan resmi di media sosial miliknya, Dasco menyampaikan pesan singkat namun tegas yang mencerminkan sikap dan posisinya terhadap isu yang beredar:
“Ada upaya Pengalihan isu dari Hot isu Penyadapan Ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres …”
Pernyataan tersebut dikeluarkan untuk meluruskan persepsi publik bahwa tidak pernah ada pembahasan, komitmen, maupun agenda politik dari dirinya maupun dari jajaran kepemimpinan Partai Gerindra terkait pergeseran atau penggantian posisi Wakil Presiden RI. Dasco menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan dan stabilitas kepemimpinan nasional yang berjalan saat ini didasarkan pada mekanisme konstitusi yang sah dan tidak bisa digoyahkan oleh spekulasi yang dihembuskan di media sosial.
Konteks Utama: Pengalihan Fokus dari Isu Skandal Penyadapan Ilegal
Secara rinci, Dasco menjelaskan keterkaitan erat antara bermunculannya narasi bursa cawapres tersebut dengan eskalasi perbincangan publik mengenai skandal dugaan penyadapan ilegal. Isu penyadapan ini menjadi perbincangan amat hangat lantaran melibatkan indikasi pelanggaran terhadap privasi dan keamanan pejabat puncak negara, termasuk dugaan tindakan penyadapan yang mengincar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dugaan penyadapan ilegal ini mengundang keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan karena menyentuh ranah kedaulatan informasi serta tata kelola institusi penegak hukum. Dalam perkembangannya, polemik tersebut turut menyeret dan menyebut sejumlah nama mantan pejabat serta perwira tinggi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), antara lain:
- Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kapolri),
- Irjen Pol. Ahrie Sonta (Kepala Divisi Hukum/Kadivkum Polri), serta
- Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan/Lemdiklat Polri).
Mencuatnya nama-nama jenderal dan perwira tinggi polisi dalam polemik penyadapan ilegal tersebut menciptakan dinamika perbincangan yang mendalam di ranah hukum dan politik nasional. Menurut Dasco, kemunculan isu mengenai dirinya yang bakal diangkat menjadi calon wakil presiden secara tiba-tiba di tengah memuncaknya perhatian publik terhadap skandal penyadapan ini dirancang untuk menciptakan desas-desus baru yang melengserkan topik utama dari perhatian media massa dan masyarakat.
Dalam unggahan lanjutannya, Dasco secara eksplisit menggarisbawahi pola pergeseran fokus publik tersebut:
“Ada upaya Pengalihan isu, Saya Pastikan itu Hoax …”
Tinjauan Aspek Hukum, Konstitusi, dan Stabilitas Pemerintahan
Pihak pimpinan DPR RI dan Partai Gerindra memandang perlu memberikan penjelasan komprehensif mengenai tata cara perpindahan atau penggantian kepemimpinan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Narasi yang menyatakan seorang Wakil Presiden dapat digantikan secara serta-merta tanpa mekanisme ketatanegaraan yang jelas adalah wacana yang menyesatkan (misleading).
Pengisian atau penggantian jabatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki prosedur ketat yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi dan hanya dapat terjadi dalam kondisi-kondisi khusus yang terukur secara hukum, seperti mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Oleh karena itu, melempar isu penggantian kepemimpinan di luar koridor hukum formal hanya akan membingungkan masyarakat serta menciptakan impresi ketidakpastian politik yang tidak perlu.
Partai Gerindra mengonfirmasi bahwa seluruh elemen koalisi pendukung pemerintah serta jajaran di legislatif tetap fokus menjalankan agenda perundang-undangan, pengawasan anggaran, serta pelayanan publik. Keharmonisan dan solidaritas di dalam tubuh pemerintahan berada dalam kondisi yang sangat baik dan tidak terpengaruh oleh disinformasi yang disebarkan pihak tak bertanggung jawab.
Imbauan Kepada Masyarakat dan Media Massa
Menanggapi makin maraknya penyebaran disinformasi dan strategi pengalihan perhatian di ruang digital, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan beberapa imbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat, insan pers, dan para pengamat politik:
- Menjaga Kritisasi Informasi:
Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi atau percaya pada unggahan, potongan gambar, maupun narasi politik di media sosial yang tidak didukung oleh sumber resmi atau konfirmasi langsung dari pihak-pihak terkait. - Fokus pada Isu Substantif:
Insan pers dan pengamat diimbau untuk tetap mengawal isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan bangsa dan kedaulatan hukum, seperti transparansi penanganan dugaan penyadapan ilegal, alih-alih terjebak dalam pusaran rumor politik rekaan. - Mengedepankan Literasi Digital:
Penyelenggara media dan pengguna media sosial diminta untuk bersama-sama menghentikan penyebaran berita hoaks guna menjaga iklim komunikasi publik yang sehat, kondusif, dan beretika.
Dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap pimpinan negara merupakan persoalan serius yang memerlukan kejelasan penanganan hukum secara profesional, obyektif, dan transparan oleh institusi yang berwenang. Upaya pengalihan isu dengan menyuntikkan narasi kontroversial dinilai sebagai langkah yang tidak mendidik bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.
