Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada masanya di Hambalang, Kabupaten Bogor.
BOGOR — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan strategis dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya yang terletak di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Pertemuan yang sarat akan makna simbolis dan institusional ini berlangsung di tengah dinamika nasional yang sedang memanas menyusul pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal berskala luas yang menyeret sejumlah nama petinggi dan mantan petinggi kepolisian.
Momen kebersamaan tersebut terungkap ke publik setelah cuplikan rekamannya dipublikasikan melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada hari yang sama. Berdasarkan tayangan video tersebut, Presiden Prabowo tampak didampingi oleh sejumlah pejabat teras negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Suasana penyambutan berlangsung hangat tatkala Kepala Negara bersama Menhan dan Kapolri menyambut satu per satu para purnawirawan jenderal bintang empat yang pernah memimpin Korps Bhayangkara. Setelah proses penyambutan di halaman, rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi diskusi tertutup dalam format meja bundar di dalam kediaman pribadi Presiden.
Deretan tokoh senior kepolisian yang hadir dalam forum tersebut mencerminkan lintas generasi kepemimpinan di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Para purnawirawan jenderal yang tampak hadir di Hambalang meliputi Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, hingga Sutanto. Barisan mantan pimpinan Polri ini kemudian diperkuat oleh kehadiran Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, serta Badrodin Haiti. Tidak ketinggalan, mantan Kapolri yang kini mengemban amanat di jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, turut hadir langsung mengikuti jalannya pertemuan penting tersebut.
Meskipun percakapan mendalam maupun materi spesifik yang dibahas dalam diskusi meja bundar tersebut tidak disiarkan secara terbuka ke ruang publik melalui video resmi Sekretariat Presiden, pihak istana memberikan keterangan tertulis mengenai esensi pertemuan itu. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dalam keterangan resminya pada Minggu malam menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan wadah dialog konstruktif bagi Presiden dan para mantan pimpinan kepolisian untuk saling bertukar pandangan merespons berbagai isu aktual yang tengah berkembang di tanah air.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” tulis rilis resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Bayang-Bayang Kasus Penyadapan Ilegal
Kendati pihak istana menyoroti pentingnya dialog dan pertukaran pengalaman lintas generasi, publik memandang pertemuan di Hambalang ini tidak terlepas dari situasi politik dan hukum nasional yang sedang bergejolak. Pertemuan tingkat tinggi tersebut diselenggarakan persis di tengah pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lintas sektor.
Kasus hukum yang ditangani secara intensif oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ini telah menghebohkan publik nasional lantaran melibatkan sejumlah perwira tinggi dan purnawirawan Polri. Sejauh ini, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam pusaran perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah tersebut. Salah satu nama yang paling disorot dan mencuri perhatian publik adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang posisinya kini tengah berada di ujung tanduk akibat status hukum tersebut.
Selain Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga perwira tinggi aktif lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASP), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi (SU). Penetapan para tersangka ini dilakukan melalui serangkaian penyelidikan mendalam berbasis investigasi keilmiahan (scientific crime investigation) serta gelar perkara yang komprehensif oleh tim penyidik.
Berdasarkan temuan awal penyidikan kepolisian, aksi penyadapan ilegal ini diduga telah berlangsung sejak kurun waktu 2025 hingga 2026. Para oknum pejabat tinggi tersebut diduga memerintahkan dan melaksanakan penyadapan nomor telepon tanpa mengindahkan prosedur formal yang diatur secara ketat dalam tata cara operasional kepolisian, yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010. Sasaran dari operasi pemantauan ilegal ini pun tergolong sangat luas dan masif, tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara, melainkan juga merambah ke berbagai kalangan mulai dari pejabat negara, pimpinan partai politik, tokoh media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga para pengusaha terkemuka di tanah air.
Bantahan Tegas Terhadap Isu Liar
Seiring dengan bergulirnya proses hukum di Bareskrim Polri, ruang publik sempat diwarnai oleh berbagai informasi liar dan spekulasi yang beredar di media sosial. Salah satu isu yang sempat mencuat dan menarik perhatian luas adalah dugaan keterlibatan dua mantan Kapolri lainnya, yakni Tito Karnavian dan Idham Azis, dalam jaringan kasus penyadapan ilegal tersebut.
Menanggapi rumor yang beredar luas di tengah masyarakat itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin memberikan klarifikasi dan bantahan secara tegas. Jenderal bintang tiga tersebut memastikan bahwa informasi yang mengaitkan nama Tito Karnavian dan Idham Azis dengan kasus penyadapan di lingkungan lingkaran kekuasaan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta penyidikan.
“Infonya tidak benar,” ujar Komjen Asep Safrudin dengan lugas di Jakarta, Minggu (8/11).
Pendalaman Dugaan Tindakan Makar
Tidak berhenti pada pelanggaran prosedur telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), lingkup penegakan hukum atas kasus ini tampaknya akan semakin berkembang. Kabareskrim Polri dikabarkan tengah mendalami indikasi dan potensi adanya unsur tindak pidana makar dibalik aksi penyadapan ilegal yang menyasar pucuk pimpinan tertinggi negara tersebut.
Langkah penajaman penyelidikan ini diambil menyusul pernyataan resmi yang sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra. Usai melapor kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Herindra secara terbuka menyebut bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan pelanggaran berat yang telah melampaui batas pelanggaran administratif biasa dan mengindikasikan muatan politis yang berbahaya.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” ucap Herindra saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11) lalu.
Pernyataan dari Kepala BIN tersebut langsung menjadi salah satu pijakan penting bagi aparat penegak hukum untuk menguliti motif di balik operasi senyap yang dilakukan oleh para tersangka. Pihak Bareskrim Polri menyatakan bahwa tim penyidik terus bekerja secara marathon untuk merangkai seluruh alat bukti, menelusuri aliran informasi, serta menguji berbagai kemungkinan hukum lanjutan guna memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga di tengah badai hukum yang mendera institusi kepolisian.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang pada akhirnya dibaca oleh banyak pihak sebagai langkah konsolidasi moral dan institusional yang krusial. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan sikap tegas tanpa kompromi terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pejabat negara. Di sisi lain, pelibatan para tokoh senior kepolisian ini menegaskan pentingnya menjaga soliditas dan kelembagaan penegak hukum agar tetap berada di jalur konstitusional demi kepentingan bangsa dan negara.
