
JAKARTA, BIDIKMASSA.COM – Kabar mengejutkan mengguncang panggung politik nasional. Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Pengunduran diri tersebut ditandai dengan penyerahan surat kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Informasi ini mencuat setelah sejumlah media nasional memberitakan keputusan Gibran untuk mundur. CNN Indonesia mengutip sumber dekat Gibran yang membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo pada Rabu sore.
Sementara itu, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, juga membenarkan kabar pengunduran diri tersebut saat dikonfirmasi sejumlah awak media.
Keputusan Gibran ini menjadi perkembangan besar setelah sebelumnya ia menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut disebut membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang, terutama berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul sejumlah putusan pengadilan.
TEKANAN POLITIK DI PARLEMEN
Keputusan pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari situasi politik yang semakin memanas. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengajukan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah untuk memulai proses politik terkait jabatan Wakil Presiden.
Persoalan tersebut berkaitan dengan polemik pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Situasi ini menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah pemerintahan ke depan.
BAGAIMANA NASIB JABATAN WAKIL PRESIDEN?
Meski keputusan pengunduran diri telah diberitakan, proses konstitusional untuk menetapkan kekosongan jabatan Wakil Presiden tetap harus ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Mekanisme tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas ketatanegaraan Indonesia.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Gibran Rakabuming Raka, Istana Kepresidenan, serta MPR RI mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut dan proses konstitusional selanjutnya.
Peristiwa ini menjadi salah satu perkembangan politik paling menyita perhatian publik pada November 2026. Keputusan Gibran mundur tentu membawa konsekuensi besar terhadap peta politik nasional dan perjalanan pemerintahan Indonesia.
