Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto
JAKARTA, 11 NOVEMBER 2026 — Dinamika politik dan ketatanegaraan di Parlemen Senayan mencapai babak baru yang sangat krusial. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara bulat menyepakati keputusan politik untuk menempuh dan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah hukum dan politik ini diambil guna merespons serta mengusut secara tuntas polemik yang tengah menjadi sorotan publik luas terkait keabsahan dokumen pendidikan, ijazah, serta surat keterangan pendidikan milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan strategis tersebut diambil setelah Fraksi PDI-P menggelar Rapat Pleno Fraksi yang dihadiri oleh mayoritas anggotanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Keputusan Berdasarkan Musyawarah Bulat dan Jalur Konstitusi
Ketua Fraksi PDI-P DPR RI, Utut Adianto, mengonfirmasi secara langsung konsolidasi internal serta arah sikap politik fraksinya. Dalam keterangannya di hadapan insan pers di Gedung DPR RI, Utut menegaskan bahwa seluruh jajaran anggota fraksi telah bertukar pikiran secara komprehensif sebelum sampai pada satu kesimpulan mendasar untuk mengambil jalan konstitusional.
“Ini merupakan rapat pleno fraksi. Dari total 110 anggota Fraksi PDI-P, sebanyak 102 anggota hadir secara langsung, sementara 8 anggota lainnya mengajukan izin karena berhalangan atau sakit. Artinya, kami telah bertukar pikiran secara mendalam dan memutuskan untuk mengambil jalan politik yang berpijak teguh pada jalur konstitusi. Kita tidak lagi menghitung kalkulasi angka semata, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menegaskan sikap akan mengambil jalur konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat,” ujar Utut Adianto di Senayan.
Utut menekankan bahwa di dalam sistem Fraksi PDI-P, soliditas dan kepatuhan terhadap kepemimpinan serta asas demokrasi menjadi fondasi utama dalam mengambil keputusan besar.
“Kami sepakat, karena dalam sistem demokrasi kami yang terpimpin dan terstruktur, kepemimpinan fraksi menjadi pengarah utama. Ketika satu menyatakan iya, maka seluruh anggota fraksi bergerak dalam satu komando dan kesepakatan yang sama,” lanjutnya.
Landasan Hukum dan Mekanisme Pemakzulan Sesuai UUD 1945
Lebih lanjut, Utut Adianto menjelaskan bahwa landasan utama yang dipakai oleh PDI-P dalam mengajukan Hak Menyatakan Pendapat ini merujuk secara eksplisit pada ketentuan hukum tertinggi negara, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Kedua pasal dalam UUD 1945 tersebut mengatur secara rinci mengenai dasar hukum, syarat-syarat, serta tata cara prosedur teknis terkait pemberhentian atau pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Dengan digunakannya instrumen Hak Menyatakan Pendapat, DPR memanfaatkan salah satu hak tertinggi yang dimilikinya untuk melakukan penyelidikan, pembuktian, serta penyampaian pendapat resmi lembaga legislatif atas dugaan permasalahan hukum maupun administrasi yang melibatkan pejabat publik di tingkat eksekutif.
Prosedur Administratif dan Rencana Pengajuan ke Bamus DPR
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan politik di internal fraksi, Fraksi PDI-P akan segera menyampaikan berkas pengusulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut kepada Pimpinan DPR RI. Langkah ini bertujuan agar Pimpinan DPR RI dapat segera menindaklanjutinya dengan menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Utut menyampaikan bahwa penetapan arah dan keputusan politik merupakan bagian tersulit dalam dinamika Parlemen, dan tahap tersebut kini telah berhasil diselesaikan oleh PDI-P. Adapun proses setelahnya akan masuk ke dalam ranah mekanisme administratif sesuai Peraturan Tata Tertib DPR RI.
“Langkah selanjutnya adalah kami mengajukan surat resmi ini kepada Pimpinan DPR RI agar rapat Bamus bisa segera diselenggarakan. Mekanisme berikutnya tentu akan berproses secara teknis dan administratif. Dalam dunia politik, hal yang paling sulit adalah mengambil keputusan politiknya, dan kami di Fraksi PDI Perjuangan telah sepakat secara penuh untuk menempuh jalur konstitusi ini,” terang Utut.
Di tengah hangatnya suhu politik yang menyertai perdebatan ini, Utut menegaskan komitmen PDI-P untuk memandu proses ini agar tetap berjalan dalam koridor yang kondusif, tertib, dan bermartabat.
“Sekali lagi, kami menegaskan komitmen bahwa seluruh proses hukum dan politik ini akan kami jalani dengan damai dan mengutamakan ketenteraman bangsa,” tegasnya.
Dukungan Lintas Fraksi: Puluhan Anggota DPR Bubuhkan Tanda Tangan
Inisiatif penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden ini tidak hanya bergulir di internal PDI-P. Sebelumnya, gelombang dukungan dari lintas fraksi di DPR RI sudah mulai terbentuk.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa puluhan anggota dewan dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan resmi pada berkas pengusulan Hak Menyatakan Pendapat terkait kualifikasi ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Sudah ada 48 tanda tangan yang masuk, atau hampir mencapai 50 anggota DPR yang menyatakan dukungannya secara tertulis,” ungkap Mardani saat memberikan keterangan pada Selasa (10/11/2026).
Mardani memerinci komposisi para pengusul yang telah menandatangani berkas usulan tersebut. Dari total sekitar 48 nama, sebanyak 12 hingga 13 anggota di antaranya berasal dari Fraksi PKS. Sementara itu, sisanya sekitar 36 anggota parlemen berasal dari jajaran fraksi partai politik lainnya di DPR RI.
“PKS menyumbang sekitar 12 atau 13 tanda tangan, lalu ada pula kelompok anggota dari fraksi lain yang terdiri dari 4 orang, 4 orang, dan seterusnya. Ini semua tercatat secara jelas dalam dokumen berkas fisik yang saya periksa,” rinci Mardani.
Mardani juga menegaskan bahwa seluruh berkas fisik pengusulan yang telah memenuhi syarat pengajuan dari para anggota dewan tersebut akan segera diserahkan secara resmi kepada meja Pimpinan DPR RI untuk diproses sesuai mekanisme tata tertib dewan.
Respon Pimpinan Parlemen: Ketua DPR Tegaskan Komitmen Taat Konstitusi
Menanggapi arus pengusulan Hak Menyatakan Pendapat yang terus menguat di Parlemen, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan konfirmasi resmi mengenai penerimaan laporan dokumen pengusulan tersebut.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (10/11/2026), Puan membenarkan bahwa pihak Pimpinan DPR RI telah menerima penyerahan berkas berisi daftar tanda tangan puluhan anggota dewan yang mengusulkan HMP terkait polemik ijazah Wakil Presiden.
“Ya, kami memang telah menerima laporan dan berkas pengusulan tersebut. Namun demikian, Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya secara bertahap setelah pembukaan masa persidangan ini berjalan. Kita akan cermati bagaimana mekanismenya, siapa saja pengusulnya, dan apa saja substansi yang diajukan. Tentu saja, seluruh tahapan wajib dan harus merujuk pada ketentuan tata tertib serta konstitusi yang berlaku. Jadi, kita semua harus tegak lurus dan taat pada konstitusi,” ujar Puan Maharani.
Puan menambahkan, seiring dengan dibukanya kembali masa persidangan DPR RI, Pimpinan DPR akan mengagendakan ruang pendengaran masukan dan pertimbangan dari seluruh fraksi serta komisi-komisi terkait di DPR. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa penanganan isu nasional yang sensitif ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan proporsional sesuai kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
Menjaga Koridor Hukum dan Transparansi Publik
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan tertinggi yang dimiliki oleh parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penggunaan hak ini menandai komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan (checks and balances) terhadap penyelenggara negara di tingkat eksekutif.
Melalui kesepakatan Fraksi PDI-P dan dukungan dari puluhan anggota DPR RI lainnya, proses verifikasi dan klarifikasi atas polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden dipastikan akan memasuki babak pengujian di rapat-rapat resmi DPR. Seluruh pihak berharap agar proses politik dan hukum ini dapat memberikan kepastian hukum yang terang bagi masyarakat luas, sekaligus menjaga kehormatan tata kelola pemerintahan nasional.
