
YOGYAKARTA, BIDIK MASSA – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, akhirnya buka suara menyikapi situasi di sekitar kampus yang sempat dipadati aparat kepolisian setelah aksi demonstrasi berujung ricuh di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Peristiwa tersebut menjadi sorotan setelah aparat kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik, termasuk kawasan Bundaran UGM. Situasi ini memunculkan polemik mengenai batas kawasan kampus, tindakan aparat dalam menangani massa, serta laporan sejumlah mahasiswa yang diduga turut diamankan.
Melalui pernyataan resminya pada Rabu (11/11/2026), Rektor UGM Ova Emilia menegaskan bahwa universitas terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan keamanan lingkungan kampus serta keselamatan seluruh sivitas akademika.
Ova menyampaikan bahwa pihak universitas telah memberikan informasi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai kondisi kampus serta langkah-langkah yang ditempuh setelah peristiwa demonstrasi tersebut.
UGM juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan, baik dalam proses penyampaian aspirasi maupun selama pelaksanaan pengamanan aksi.
Menurut Ova, tindakan pengamanan oleh aparat harus berlandaskan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia (HAM).
Ia juga menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
Delapan Mahasiswa UGM Diduga Diamankan Aparat
Di tengah situasi tersebut, perhatian publik turut tertuju pada keberadaan delapan mahasiswa UGM yang dilaporkan diamankan aparat kepolisian setelah rangkaian kericuhan aksi 10 November.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, menyampaikan bahwa delapan mahasiswa tersebut terdiri atas enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), satu mahasiswa Fakultas Filsafat, serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.
Pihak kampus telah mengirimkan tim untuk menelusuri keberadaan dan memastikan kondisi mahasiswa yang bersangkutan. Namun, dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu, Dekan FISIPOL UGM, Prof. Gabriel Lele, menyebut tim kampus belum berhasil menemui seluruh mahasiswa tersebut di Mapolda DIY.
Gabriel juga mengungkapkan adanya dugaan salah tangkap terhadap dua mahasiswa.
Menurut penjelasan awal pihak fakultas, kedua mahasiswa tersebut sebelumnya berada di sekitar lokasi aksi untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan. Ketika situasi demonstrasi memanas, mereka berupaya kembali menuju kampus yang telah disiapkan sebagai ruang aman atau safe house oleh FISIPOL UGM.
Namun, ketika keduanya kembali menuju lokasi untuk mengambil kendaraan dengan asumsi situasi telah kondusif, mereka diduga diamankan aparat dalam perjalanan.
Gabriel menegaskan bahwa dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Pihak kampus juga terus berupaya memastikan keberadaan mahasiswa yang belum berhasil ditemui.
Selain melakukan koordinasi dengan kepolisian, UGM turut menelusuri sejumlah rumah sakit untuk memastikan apakah terdapat mahasiswa maupun alumni UGM yang mengalami luka dan membutuhkan penanganan medis akibat peristiwa tersebut.
Polemik Aparat di Sekitar Bundaran UGM
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan personel kepolisian dan kendaraan taktis di sekitar Bundaran UGM saat penanganan massa aksi.
Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari petugas keamanan kampus yang berjaga pada malam kejadian, tidak ditemukan aparat yang masuk ke area administratif kampus.
Meski demikian, ia menyayangkan pengerahan aparat dalam jumlah besar di kawasan Bundaran UGM yang dinilai sebagai salah satu pintu masuk strategis universitas.
Gabriel menilai keberadaan aparat dalam jumlah besar di titik tersebut dapat menimbulkan rasa intimidasi bagi sivitas akademika.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, menjelaskan bahwa Bundaran UGM secara de facto merupakan bagian dari ruang aktivitas akademik mahasiswa dan sivitas universitas.
Meskipun secara administratif batas wilayahnya tidak sepenuhnya masuk kawasan kampus, menurut Wening, area tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan akademik UGM. Di sekitarnya terdapat sejumlah fasilitas dan gedung yang menunjang aktivitas universitas.
Karena itu, pihak kampus menegaskan bahwa persoalan perlindungan sivitas akademika tidak semata-mata ditentukan oleh batas administratif wilayah.
UGM menyatakan menolak segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di dalam maupun di sekitar kawasan kampus.
Polda DIY Bantah Aparat Masuk Area Kampus
Di sisi lain, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) membantah adanya personel maupun kendaraan taktis yang masuk ke dalam area kampus UGM saat melakukan pengamanan.
Kapolda DIY, Irjen Pol. Langgeng Purnomo, menjelaskan bahwa personel kepolisian hanya bersiaga di sekitar perbatasan kampus, dengan jarak sekitar 30 hingga 50 meter dari garis batas UGM.
Menurut keterangan kepolisian, massa yang sebelumnya dihalau dari kawasan Malioboro bergerak menuju Bundaran UGM dan sebagian berlindung di sekitar perbatasan kampus. Aparat mengaku menahan diri untuk tidak memasuki area universitas.
Kapolda juga membantah penggunaan gas air mata maupun water cannon ke dalam kawasan kampus.
Senada dengan itu, Kapolresta Sleman, AKBP Dhimas Prasetyo, menegaskan tidak ada personel kepolisian yang merangsek masuk ke dalam batas administratif UGM.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan gas air mata dilakukan ke arah timur atau Jalan Colombo ketika posisi aparat menghadapi tekanan dari massa.
Perbedaan pandangan mengenai kawasan Bundaran UGM dan penanganan massa tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Polda DIY Amankan 157 Orang, 21 di Antaranya Anak di Bawah Umur
Dalam perkembangan penanganan kericuhan, Polda DIY menyampaikan telah mengamankan sebanyak 157 orang dari rangkaian peristiwa di sejumlah titik di Yogyakarta.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol. Yani Permana, menjelaskan bahwa orang-orang tersebut diamankan karena diduga terlibat dalam tindakan pelemparan dan kericuhan setelah pelaksanaan aksi unjuk rasa.
Dari total 157 orang tersebut, sebanyak 21 orang diketahui masih berusia di bawah umur. Kepolisian menyatakan penanganan terhadap mereka dilakukan sesuai ketentuan perlindungan anak, termasuk rencana pengembalian kepada orang tua untuk proses pembinaan.
Polda DIY juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap 157 orang tersebut menunjukkan hasil negatif narkoba.
Jumlah 157 orang merupakan pembaruan keterangan kepolisian pada Rabu sore. Sebelumnya, dalam laporan pada Rabu pagi, Polda DIY menyebut angka 154 orang yang diamankan.
Kepolisian menegaskan bahwa pendataan dan pemeriksaan identitas masih dilakukan, termasuk memastikan status orang-orang yang mengaku sebagai mahasiswa.
Terkait laporan delapan mahasiswa UGM dan dugaan salah tangkap, Polda DIY menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pelaksana Tugas Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menyampaikan bahwa kepolisian berencana membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan UGM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengklarifikasi berbagai informasi yang berkembang sekaligus memastikan proses penanganan berjalan secara transparan dan objektif.
UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa
Sebagai bentuk perlindungan terhadap mahasiswa yang terdampak, UGM menyatakan akan mengupayakan pendampingan hukum serta berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mahasiswa yang diamankan.
Universitas juga akan mengupayakan pembebasan mahasiswa apabila tidak terdapat dasar hukum untuk penahanan lebih lanjut.
Bagi mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis, UGM memastikan tersedianya pendampingan serta menanggung biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan.
Sikap tersebut turut diperkuat oleh pernyataan resmi FISIPOL UGM pada 11 November 2026. Fakultas tersebut menyampaikan keprihatinan dan mengecam tindakan yang mereka nilai sebagai tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
FISIPOL UGM juga mendesak agar mahasiswa yang diamankan memperoleh akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan. Fakultas menegaskan bahwa kampus harus tetap dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi.
Publik Menanti Kejelasan dan Transparansi
Peristiwa kericuhan aksi 10 November 2026 di Yogyakarta menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan menyeluruh.
Mulai dari keberadaan delapan mahasiswa UGM yang dilaporkan diamankan, dugaan salah tangkap terhadap dua mahasiswa, hingga polemik pengerahan aparat di sekitar Bundaran UGM, seluruhnya memerlukan proses klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif.
Rencana pembentukan tim pencari fakta yang melibatkan Polda DIY, UGM, Komnas HAM, dan Ombudsman menjadi langkah penting untuk mengungkap kronologi serta memastikan tidak ada hak warga negara yang diabaikan dalam proses penegakan hukum.
Masyarakat kini menantikan kejelasan mengenai status mahasiswa yang diamankan, hasil pemeriksaan dugaan salah tangkap, serta penjelasan menyeluruh mengenai penanganan aparat di sekitar kawasan kampus.
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, setiap tindakan dalam pengamanan demonstrasi wajib dilakukan sesuai hukum dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
