Konferensi Pers Polda Metro Jaya terkait aksi demo 27 Agustus 2026
Jakarta – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) hingga kini masih bekerja secara intensif guna mendalami potensi keterlibatan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di balik insiden kericuhan yang pecah saat aksi demonstrasi di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR/MPR RI). Kericuhan yang menyita perhatian publik tersebut terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026, meninggalkan sejumlah kerusakan fasilitas umum serta ketegangan di tengah ibu kota.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, menyatakan bahwa institusinya belum bisa memberikan kesimpulan final ataupun memastikan keterlibatan kelompok atau ormas tertentu dalam insiden bentrokan tersebut. Menurutnya, aparat kepolisian harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, mengedepankan pembuktian ilmiah, serta memastikan seluruh fakta di lapangan benar-benar terverifikasi sebelum memaparkannya secara transparan kepada masyarakat luas.
“Kalau terkait tentang ormas, kami masih melakukan pendalaman terkait, karena fakta harus terverifikasi. Kami mohon waktu, ya,” ungkap Budi saat memberikan keterangan resmi dalam sesi jumpa pers yang diselenggarakan di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 28/8/2026.
Pernyataan tegas ini dilontarkan Budi untuk merespons gelombang pertanyaan dari awak media, termasuk dari IDN Times, mengenai maraknya perbincangan di berbagai platform media sosial. Ruang digital belakangan ini ramai menyoroti dugaan adanya pengerahan massa dalam jumlah besar yang tiba di lokasi demonstrasi menggunakan kendaraan truk. Berdasarkan narasi yang berseliweran di dunia maya, massa tersebut disinyalir merupakan anak buah dari Hercules, tokoh sentral di balik organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
Menanggapi spekulasi liar yang berkembang di ruang publik, Budi menegaskan bahwa pihak kepolisian sama sekali tidak ingin tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang bersumber dari media sosial semata. Ia menilai, di tengah situasi sosial dan politik yang dinamis, banyak sekali konten digital berupa video, foto, maupun narasi tertulis terkait aksi unjuk rasa yang sengaja disebarkan tanpa konteks yang utuh, sehingga berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat.
Lebih lanjut, Budi mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap berbagai bentuk disinformasi, pesan provokatif, hingga berita bohong atau hoaks yang kerap kali ditumpangkan pada momen-momen demonstrasi besar. Dalam pandangannya, verifikasi silang terhadap setiap keping informasi menjadi kunci utama agar publik tidak terpancing oleh narasi provokatif yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna memperkeruh suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sebagai langkah edukasi publik, Budi lantas memaparkan beberapa contoh nyata bagaimana sebuah informasi keliru kerap dipelintir di media sosial. Ia mencontohkan adanya unggahan video lama yang menampilkan kerumunan meriah warga saat menghadiri perayaan pesta rakyat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Video lawas tersebut, kata dia, tiba-tiba diunggah kembali oleh akun-akun tertentu dan diklaim sebagai situasi terkini di jalanan ibu kota pada saat dini hari guna menciptakan kesan darurat.
Tidak hanya itu, Budi juga menyoroti fenomena daur ulang konten digital, di mana dokumentasi visual berupa rekaman video atau foto mengenai mobilisasi massa pemudik saat arus mudik perayaan Hari Raya Idulfitri sering kali dicomot dan disebarkan ulang. Dokumen-dokumen visual tersebut kemudian dikaitkan secara serampangan dengan peristiwa unjuk rasa yang sama sekali tidak memiliki hubungan konteks waktu maupun substansi kejadian.
“Nah, ini harus kita menjelaskan kepada teman-teman, kepada masyarakat, informasi ini harus valid. Makanya saya tadi bilang ‘katanya’. Saya tidak mau kalau pertanyaan itu ‘katanya’. Karena pertanyaannya salah pasti saya jawab juga ambigu,” tegas perwira menengah kepolisian dengan melati tiga di pundak tersebut.
Melalui penjelasan tersebut, Budi menekankan kembali bahwa proses penyelidikan yang komprehensif sedang berjalan untuk menguji kebenaran atas rumor yang mengaitkan ormas tertentu, termasuk GRIB Jaya, dengan kericuhan di sekitar kompleks parlemen Senayan. Penyelidik saat ini tengah mengumpulkan rekaman CCTV, meminta keterangan dari para saksi mata di lokasi kejadian, serta menganalisis jejak digital guna merangkkai kronologi peristiwa yang utuh dan objektif.
Di akhir keterangannya, pihak Polda Metro Jaya melayangkan imbauan terbuka kepada segenap warga masyarakat, aktivis media sosial, serta insan pers agar bersama-sama menjaga kondusivitas ruang publik. Masyarakat diminta untuk tidak serta-merta mempercayai, apalagi menyebarluaskan (share) informasi yang belum jelas sumber validitasnya, khususnya berita yang berkaitan dengan mobilisasi massa secara masif dan tuduhan keterlibatan kelompok atau ormas tertentu dalam insiden kekerasan selama demonstrasi berlangsung. Polisi berjanji akan menyampaikan hasil investigasi secara komprehensif apabila seluruh rangkaian proses pendalaman telah selesai dilakukan secara tuntas dan berdasar pada bukti-bukti hukum yang sah.
