Yahya Zaini, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dalam pusaran dugaan korupsi pengadaan di Badan Gizi Nasional (BGN). Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan proyek maupun tata kelola operasional lembaga tersebut.
Secara spesifik, Yahya juga menepis isu yang menyebutkan dirinya ikut bermain dalam penentuan atau penjualan titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tuduhan itu sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah. Saya tidak pernah terlibat dalam pengadaan di BGN, apalagi soal urusan operasional titik dapur. Jadi, di mana letak unsur korupsi yang dituduhkan kepada saya?” ujar Yahya saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (10/6/2026).
Pengembangan Kasus dan Pengajuan Justice Collaborator
Pernyataan tegas Yahya Zaini ini muncul menyusul langkah hukum yang diambil oleh mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, pihak Sony mengklaim telah mengantongi puluhan nama yang diduga ikut menikmati aliran dana atau terlibat dalam sengkarut tata kelola MBG.
Informasi tersebut kabarnya telah dituangkan secara resmi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Semua nama lebih dari 20 orang sudah kami beberkan dan tercatat dalam BAP saat saya mendampingi Pak Sony dalam proses pemeriksaan,” kata Krisna kepada wartawan pada hari yang sama.
Selain menyerahkan daftar nama, pihak Sony Sonjaya juga resmi mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborator (JC) ke Kejagung. Langkah ini diambil dengan harapan bisa membantu penyidik membongkar aktor-aktor lain yang terlibat dalam skala yang lebih luas.
Puluhan Nama dari Berbagai Lini diduga Terlibat
Krisna membocorkan bahwa sejauh ini ada sekitar 26 nama yang terindikasi kuat masuk dalam pusaran kasus ini, dan jumlah tersebut diprediksi masih bisa bertambah seiring berjalannya penyidikan. Klaster terduga pelaku disebut-sebut lintas sektoral.
“Aktor-aktor ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Namun, sejauh ini porsi paling banyak memang berasal dari kalangan legislatif. Angka 26 itu baru sebagian, kemungkinan besar akan berkembang,” pungkas Krisna.
About the Author
